Tulisan Pojok Baca

Category: Cyber Journalisme Polri

  • Kapolri dan Menteri Kehutanan Bentuk Satgas Gabungan Telusuri Temuan Kayu yang diduga akibatkan Bencana di Aceh dan Sumatera

    Kapolri dan Menteri Kehutanan Bentuk Satgas Gabungan Telusuri Temuan Kayu yang diduga akibatkan Bencana di Aceh dan Sumatera

    Kapolri dan Menteri Kehutanan Bentuk Satgas Gabungan Telusuri Temuan Kayu yang diduga akibatkan Bencana di Aceh dan Sumatera

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menggelar doorstop usai audiensi di Gedung Utama Mabes Polri, Kamis malam (4/12/2025). Pertemuan tersebut membahas penanganan temuan kayu yang diduga menjadi salah satu faktor terjadinya kerusakan infrastruktur dan korban jiwa akibat bencana di Aceh, Sumatera, dan Sumatera Barat.

    Dalam pernyataannya, Kapolri menyampaikan rasa duka cita atas bencana yang menimpa masyarakat di berbagai wilayah tersebut.

    “Kita menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap saudara-saudara kita yang terdampak bencana, baik di Aceh, di Sumatera maupun Sumatera Barat,” ujar Kapolri.

    Ia menjelaskan bahwa temuan kayu yang diduga ilegal menjadi atensi Presiden sehingga Polri bersama Kementerian Kehutanan sepakat membentuk Satgas Gabungan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh.

    “Kami menyambut baik dan akan melakukan kerja sama dengan Menteri Kehutanan dan tim untuk membentuk Satgas Gabungan guna melakukan penyelidikan terkait temuan-temuan kayu yang diduga berdampak terhadap kerusakan, jembatan rusak, rumah terdampak, hingga adanya korban jiwa,” jelasnya.

    Kapolri menegaskan bahwa personel Polri telah diturunkan ke lapangan dan akan segera bergabung dengan tim dari Kementerian Kehutanan maupun unsur lain yang diperlukan.

    “Dalam waktu dekat saya meminta agar tim segera bergerak dari hulu sampai hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memiliki potensi perlu ditindaklanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran,” sambungnya.

    Ia menekankan bahwa pendalaman akan dilakukan secara komprehensif dan hasilnya akan segera diinformasikan kepada publik setelah tim gabungan bekerja maksimal.

    “Yang jelas sementara itu yang bisa kami sampaikan. Kita akan pastikan kerja tim berjalan cepat,” tutup Kapolri. (Hms/L)

  • Jadi Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri Tegaskan Komitmen Kawal Hak dan Kesejahteraan Buruh

    Jadi Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri Tegaskan Komitmen Kawal Hak dan Kesejahteraan Buruh

    Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menghadiri sekaligus membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12). Dalam kegiatan tersebut, Kapolri ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI. Kapolri menyatakan kesediaannya setelah memastikan pengangkatan tersebut tidak bertentangan dengan regulasi maupun AD/ART organisasi.

    Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal perjuangan hak dan kesejahteraan buruh melalui jalur yang konstruktif dan tertib, tanpa mengganggu iklim usaha. Sebagai dewan penasihat, Kapolri juga menegaskan penguatan peran Desk Ketenagakerjaan Polri dalam penyelesaian sengketa industrial antara buruh dan pengusaha. Polri, kata dia, akan terus hadir sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah. Kapolri berharap sinergi tersebut dapat menjaga keadilan, stabilitas kamtibmas, serta iklim industri yang kondusif, sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan buruh menuju Indonesia Emas 2045.

  • Jadi Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri Tegaskan Komitmen Kawal Hak dan Kesejahteraan Buruh

    Jadi Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri Tegaskan Komitmen Kawal Hak dan Kesejahteraan Buruh

    Jadi Dewan Penasihat KSPSI, Kapolri Tegaskan Komitmen Kawal Hak dan Kesejahteraan Buruh

    Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menghadiri sekaligus membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12). Dalam kegiatan tersebut, Kapolri ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI. Kapolri menyatakan kesediaannya setelah memastikan pengangkatan tersebut tidak bertentangan dengan regulasi maupun AD/ART organisasi.

    Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal perjuangan hak dan kesejahteraan buruh melalui jalur yang konstruktif dan tertib, tanpa mengganggu iklim usaha. Sebagai dewan penasihat, Kapolri juga menegaskan penguatan peran Desk Ketenagakerjaan Polri dalam penyelesaian sengketa industrial antara buruh dan pengusaha. Polri, kata dia, akan terus hadir sebagai fasilitator yang menjembatani kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah. Kapolri berharap sinergi tersebut dapat menjaga keadilan, stabilitas kamtibmas, serta iklim industri yang kondusif, sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan buruh menuju Indonesia Emas 2045.

  • Kapolri Evaluasi Proses “Airdrop” Bantuan Agar Logistik Tak Rusak

    Kapolri Evaluasi Proses “Airdrop” Bantuan Agar Logistik Tak Rusak

    Kapolri Evaluasi Proses “Airdrop
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berbicara dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025). (ANTARA/Walda Marison)

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi proses airdrop atau penurunan bantuan melalui udara bagi masyarakat Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang terisolasi agar logistik yang dikirimkan tidak rusak.

    “Terkait dengan bantuan airdrop tadi, memang kemudian dilakukan evaluasi, yaitu dengan memberikan sealing atau kemudian membungkus dengan lebih kuat,” katanya dilansir ANTARA, Rabu, 3 Desember.

    Selain memperkuat pengemasan, tingkat ketinggian helikopter saat pengiriman juga akan diturunkan.

    “Tingkat ketinggiannya pun kami turunkan supaya logistik yang disalurkan lewat airdrop tetap terjaga,” ucapnya.

    Polri telah mengirimkan sejumlah bantuan makanan hingga logistik untuk masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar, salah satunya ke wilayah Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah, Sumut.

    Bantuan ke dua wilayah tersebut disalurkan secara airdrop dengan helikopter.

    Bantuan dijatuhkan di tiga lokasi yang masih terisolasi akibat banjir, yaitu Desa Pagaran Lambung di Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, serta Desa Naga Timbul dan Desa Nauli di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah.

    Melalui helikopter, petugas menurunkan makanan siap saji, air bersih, selimut, obat-obatan, dan perlengkapan darurat lainnya untuk warga yang telah beberapa hari terisolasi.

  • Ribuan Personil Polri Masih Berjibaku Di Lokasi Bencana Sumbar

    Polri melalui Polda Sumatera Barat (Sumbar) terus mengerahkan personelnya untuk menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut. Ribuan personel masih berjibaku membantu warga, membersihkan pemukiman, hingga memastikan kebutuhan dasar para korban bencana. Sejak hari pertama pascabencana, Polri turun langsung mengevakuasi masyarakat, memulihkan fasilitas umum, dan area pemukiman. Di titik yang terdampak longsor dan berpotensi kemacetan, Kepolisian menurunkan personel untuk mengatur arus lalu lintas. Tidak hanya itu, upaya pencarian korban hilang juga terus dilakukan oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sumbar yang bersinergi dengan instansi terkait lainnya.

    Untuk memenuhi kebutuhan harian para pengungsi, Polri juga membuka dapur umum dan menyalurkan bantuan logistik. Selain itu, pelayanan kesehatan dan pendampingan psikososial masyarakat juga diberikan sebagai upaya membantu pemulihan fisik maupun psikis para korban. “Hingga berita ini diturunkan, personel kami masih bertugas tanpa henti. Kami berkomitmen membantu masyarakat sampai semua wilayah aman dan kebutuhan warga terpenuhi,” tutur Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol. Susmelawati Rosya, S.S., M.Tr (A.P.).

  • Pihak Polda Metro Jaya Tegaskan Dasar Hukum Parkir Berbayar

    Polda Metro Jaya Tegaskan Dasar Hukum Parkir Berbayar

    Jakarta – Sebuah video viral di TikTok memperlihatkan adanya parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya. Pengunggah dalam video tersebut menuntut agar parkir digratiskan dengan alasan Polda Metro Jaya merupakan kantor pelayanan publik yang seharusnya memberikan kemudahan kepada masyarakat.

    Menanggapi hal itu, Kayanma Polda Metro Jaya AKBP Agus Rizal menegaskan bahwa parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya memiliki dasar hukum yang jelas. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat maupun daerah yang mengatur pemanfaatan aset negara secara resmi dan bertanggung jawab.

    Agus menjelaskan, tarif parkir mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017, dengan tarif untuk mobil berkisar Rp 3.000–Rp 12.000 per jam, bus dan truk Rp 4.000–Rp 12.000 per jam, sepeda motor Rp 1.000–Rp 4.000 per jam, serta sepeda Rp 1.000 sekali parkir. Selain itu, kebijakan parkir juga berlandaskan PMK No. 115/PMK.06/2020 mengenai pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang harus memberikan pemasukan kepada negara melalui PNBP.

    Agus menegaskan bahwa Polda Metro Jaya bukan satu-satunya instansi pemerintah yang menerapkan parkir berbayar. Sejumlah fasilitas pelayanan publik seperti Polda Jawa Timur, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, RSUP Fatmawati, RS Harapan Kita, hingga beberapa RSUD di Jabodetabek dan daerah lain juga menjalankan kebijakan serupa demi menjaga ketertiban dan kualitas pelayanan.

    “Kami mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan kantong parkir resmi, selalu meminta karcis, dan segera melaporkan jika ada pungutan liar. Silakan hubungi Call Center Polisi 110 bila menemukan pelanggaran,” tutup AKBP Agus Rizal, seraya memastikan bahwa Polda Metro Jaya terus meningkatkan kenyamanan dan keamanan pelayanan publik.

  • Pakar Komunikasi UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar Komunikasi UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar komunikasi yang juga Associate Professor Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, menilai langkah komunikasi publik yang dilakukan Humas Polri semakin menunjukkan arah positif. Devie menyebut transformasi pendekatan komunikasi Polri dalam beberapa tahun terakhir membuat institusi tersebut lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

    “Perubahan pola komunikasi Polri sangat terlihat. Tidak lagi satu arah, tapi membuka ruang dialog, respon cepat, dan penyampaian informasi yang lebih transparan,” kata Devie.

    Menurutnya, kebutuhan publik saat ini menuntut kecepatan, keakuratan, dan konsistensi informasi, terutama ketika menghadapi isu sensitif atau situasi krisis. Devie menilai Humas Polri mampu meningkatkan koordinasi internal sehingga informasi yang keluar lebih terstruktur dan dapat meredam potensi disinformasi.

    “Humas Polri sekarang lebih adaptif terhadap dinamika opini publik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyoroti penggunaan kanal digital sebagai salah satu langkah strategis. Polri dinilai cukup aktif mengelola komunikasi melalui berbagai platform media sosial, baik untuk penyampaian informasi maupun edukasi publik.

    “Ruang digital bukan hanya tempat Polri hadir, tapi juga tempat Polri membangun kedekatan dengan masyarakat. Konten informatif dan humanis terbukti efektif,” kata Devie.

    Meski begitu, Devie menilai peningkatan kompetensi komunikasi di lingkungan Humas Polri harus terus dilakukan. Transformasi digital yang cepat membuat pola komunikasi publik semakin kompleks dan menuntut kemampuan baru.

    “Dengan pelatihan yang berkelanjutan dan strategi yang konsisten, Humas Polri bisa menjadi role model komunikasi publik institusi negara,” tuturnya.

    Devie menegaskan, komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan berbasis data merupakan fondasi penting bagi Polri dalam membangun citra institusi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

  • Pakar Komunikasi UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar Komunikasi UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar komunikasi yang juga Associate Professor Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, menilai langkah komunikasi publik yang dilakukan Humas Polri semakin menunjukkan arah positif. Devie menyebut transformasi pendekatan komunikasi Polri dalam beberapa tahun terakhir membuat institusi tersebut lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

    “Perubahan pola komunikasi Polri sangat terlihat. Tidak lagi satu arah, tapi membuka ruang dialog, respon cepat, dan penyampaian informasi yang lebih transparan,” kata Devie.

    Menurutnya, kebutuhan publik saat ini menuntut kecepatan, keakuratan, dan konsistensi informasi, terutama ketika menghadapi isu sensitif atau situasi krisis. Devie menilai Humas Polri mampu meningkatkan koordinasi internal sehingga informasi yang keluar lebih terstruktur dan dapat meredam potensi disinformasi.

    “Humas Polri sekarang lebih adaptif terhadap dinamika opini publik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyoroti penggunaan kanal digital sebagai salah satu langkah strategis. Polri dinilai cukup aktif mengelola komunikasi melalui berbagai platform media sosial, baik untuk penyampaian informasi maupun edukasi publik.

    “Ruang digital bukan hanya tempat Polri hadir, tapi juga tempat Polri membangun kedekatan dengan masyarakat. Konten informatif dan humanis terbukti efektif,” kata Devie.

    Meski begitu, Devie menilai peningkatan kompetensi komunikasi di lingkungan Humas Polri harus terus dilakukan. Transformasi digital yang cepat membuat pola komunikasi publik semakin kompleks dan menuntut kemampuan baru.

    “Dengan pelatihan yang berkelanjutan dan strategi yang konsisten, Humas Polri bisa menjadi role model komunikasi publik institusi negara,” tuturnya.

    Devie menegaskan, komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan berbasis data merupakan fondasi penting bagi Polri dalam membangun citra institusi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

  • Pakar UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar komunikasi yang juga Associate Professor Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, menilai langkah komunikasi publik yang dilakukan Humas Polri semakin menunjukkan arah positif. Devie menyebut transformasi pendekatan komunikasi Polri dalam beberapa tahun terakhir membuat institusi tersebut lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

    “Perubahan pola komunikasi Polri sangat terlihat. Tidak lagi satu arah, tapi membuka ruang dialog, respon cepat, dan penyampaian informasi yang lebih transparan,” kata Devie.

    Menurutnya, kebutuhan publik saat ini menuntut kecepatan, keakuratan, dan konsistensi informasi, terutama ketika menghadapi isu sensitif atau situasi krisis. Devie menilai Humas Polri mampu meningkatkan koordinasi internal sehingga informasi yang keluar lebih terstruktur dan dapat meredam potensi disinformasi.

    “Humas Polri sekarang lebih adaptif terhadap dinamika opini publik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyoroti penggunaan kanal digital sebagai salah satu langkah strategis. Polri dinilai cukup aktif mengelola komunikasi melalui berbagai platform media sosial, baik untuk penyampaian informasi maupun edukasi publik.

    “Ruang digital bukan hanya tempat Polri hadir, tapi juga tempat Polri membangun kedekatan dengan masyarakat. Konten informatif dan humanis terbukti efektif,” kata Devie.

    Meski begitu, Devie menilai peningkatan kompetensi komunikasi di lingkungan Humas Polri harus terus dilakukan. Transformasi digital yang cepat membuat pola komunikasi publik semakin kompleks dan menuntut kemampuan baru.

    “Dengan pelatihan yang berkelanjutan dan strategi yang konsisten, Humas Polri bisa menjadi role model komunikasi publik institusi negara,” tuturnya.

    Devie menegaskan, komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan berbasis data merupakan fondasi penting bagi Polri dalam membangun citra institusi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

  • Kapolda Metro Jaya Tinjau Pelayanan dan Bahas Antisipasi Unjuk Rasa Desember di Polres Jakut

    Kapolda Metro Jaya Tinjau Pelayanan dan Bahas Antisipasi Unjuk Rasa Desember di Polres Jakut

    Kapolda Metro Jaya Tinjau Pelayanan dan Bahas Antisipasi Unjuk Rasa Desember di Polres Jakut

    Jakarta Utara, — Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri melakukan kunjungan kerja ke Polres Metro Jakarta Utara, Senin (1/12/2025) pagi, untuk meninjau pelayanan publik sekaligus memimpin Analisis dan Evaluasi (Anev) Situasi Kamtibmas Minggu ke-48.

    Kunjungan ini menjadi momentum evaluasi kesiapan Polda Metro Jaya menghadapi peningkatan aktivitas masyarakat, termasuk rangkaian aksi unjuk rasa yang diprediksi berlangsung sepanjang Desember.

    Kunjungan diawali pukul 09.30 WIB dengan pengecekan ruang pelayanan SPKT. Kapolda mengapresiasi kebersihan serta tata ruang yang dinilai representatif bagi pelayanan masyarakat. Ia menekankan pentingnya respons cepat dan profesional dalam setiap pengaduan.

    Peninjauan dilanjutkan ke beberapa booth inovasi pelayanan Polres Metro Jakut, seperti:

    • Booth Jaga Polsek Koja, yang diapresiasi karena inovasinya dalam pengawasan wilayah.
    • Booth Assessment Tahanan, dengan penegasan agar keamanan ruang tahanan menjadi prioritas dan mencegah barang terlarang masuk.
    • Booth Si Dokkes Go To Satker, yang dinilai efektif memenuhi kebutuhan kesehatan anggota.
    • Booth Tourism Patrol, sebagai dukungan pengamanan kawasan wisata di Jakarta Utara.
    • Booth Patroli Barcode, dengan penekanan agar patroli juga menyasar sekolah-sekolah untuk mencegah pelajar ikut aksi unjuk rasa.
    • Booth Police & Da’i To School, yang diminta untuk diperkuat jelang rencana aksi besar pada 10 Desember 2025.

    Usai pengecekan ruang Command Center, Kapolda turut mengapresiasi kinerja Call Center 110 Polres Metro Jakarta Utara yang dalam catatan internal mencapai akurasi respons 100 persen.

    Anev Kamtibmas dimulai pukul 10.50 WIB di Aula Wira Satya. Dalam pembukaannya, Kapolda menyoroti situasi kamtibmas yang relatif kondusif dalam sepekan terakhir, namun meminta jajaran tetap meningkatkan deteksi dini terhadap potensi gangguan.

    Wadir Intelkam memaparkan potensi unjuk rasa yang diprediksi terjadi pada Hari Papua (1 Desember), Reuni 212 (2 Desember), dan Peringatan Hari HAM (10 Desember). Informasi intelijen mencatat adanya kemungkinan pergerakan kelompok buruh, mahasiswa, hingga kelompok perusuh dari Bandung serta Jabodetabek.

    Pola aksi yang diprediksi menyebar dan tidak berkerumun dianggap perlu menjadi perhatian, termasuk modus penggunaan pakaian biasa sebelum berganti hitam-hitam saat situasi memanas.

    Instruksi intelijen kepada jajaran meliputi:

    • Pendataan ketat pelajar SMK/STM yang berpotensi ikut aksi.
    • Sosialisasi hukum dan kontra-narasi di media sosial untuk mencegah mobilisasi massa.
    • Penempelan target kelompok perusuh yang sudah dipetakan dan pengawasan ketat di titik kumpul.
    • Optimalisasi personel Brimob Nusantara untuk penanganan cepat jika eskalasi meningkat.

    Wadirkrimum dalam paparannya menyampaikan hasil Operasi Sikat yang berlangsung dua pekan, dengan 37 target operasi berhasil diungkap dan 202 tersangka ditangkap, termasuk temuan bahan berbahaya seperti sajam, bom molotov, busur panah, dan petasan.

    Potensi penyusupan ideologi anarkisme melalui kegiatan Pasar Gadis juga menjadi salah satu perhatian Polda Metro Jaya.

    Kabid Humas menyoroti pentingnya mengoptimalkan layanan Call Center 110 sebagai kanal utama respons cepat kepolisian. Narasi positif serta penyebaran informasi terverifikasi kepada publik disebut penting untuk meredam isu-isu viral yang berpotensi menyesatkan.

    Wakapolda Metro Jaya menekankan bahwa gaung Operasi Sikat harus terasa hingga masyarakat bawah agar memberikan efek pencegahan yang nyata.

    Irwasda menambahkan pesan etika bagi anggota agar tetap menjaga perilaku, termasuk tidak terpancing komentar provokatif di media sosial.

    Mengakhiri Anev, Kapolda Metro Jaya memberikan beberapa instruksi strategis:

    • Memperkuat deteksi dini dan langkah preventif jelang aksi unjuk rasa Desember.
    • Menyiapkan strategi ringan, terukur, dan berbasis analisis ancaman.
    • Mengoptimalkan komunikasi publik dan mitigasi media.
    • Meningkatkan kesiapsiagaan penanganan bencana, termasuk peralatan anggota.
    • Memastikan anggota menjaga integritas, kesehatan, dan tidak melakukan pelanggaran.

    Kegiatan Anev ditutup dalam situasi aman terkendali.