Tulisan Pojok Baca

Blog

  • Polda Metro Jaya Jelaskan Alasan Parkir Berbayar, Ajak Publik Tetap Tertib dan Nyaman

    Polda Metro Jaya Jelaskan Alasan Parkir Berbayar, Ajak Publik Tetap Tertib dan Nyaman

    Jakarta – Sebuah video viral di TikTok memperlihatkan adanya parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya. Pengunggah dalam video tersebut menuntut agar parkir digratiskan dengan alasan Polda Metro Jaya merupakan kantor pelayanan publik yang seharusnya memberikan kemudahan kepada masyarakat.

    Menanggapi hal itu, Kayanma Polda Metro Jaya AKBP Agus Rizal menegaskan bahwa parkir berbayar di lingkungan Polda Metro Jaya memiliki dasar hukum yang jelas. Kebijakan ini diterapkan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat maupun daerah yang mengatur pemanfaatan aset negara secara resmi dan bertanggung jawab.

    Agus menjelaskan, tarif parkir mengacu pada Pergub DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017, dengan tarif untuk mobil berkisar Rp 3.000–Rp 12.000 per jam, bus dan truk Rp 4.000–Rp 12.000 per jam, sepeda motor Rp 1.000–Rp 4.000 per jam, serta sepeda Rp 1.000 sekali parkir. Selain itu, kebijakan parkir juga berlandaskan PMK No. 115/PMK.06/2020 mengenai pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang harus memberikan pemasukan kepada negara melalui PNBP.

    Agus menegaskan bahwa Polda Metro Jaya bukan satu-satunya instansi pemerintah yang menerapkan parkir berbayar. Sejumlah fasilitas pelayanan publik seperti Polda Jawa Timur, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, RSUP Fatmawati, RS Harapan Kita, hingga beberapa RSUD di Jabodetabek dan daerah lain juga menjalankan kebijakan serupa demi menjaga ketertiban dan kualitas pelayanan.

    “Kami mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan kantong parkir resmi, selalu meminta karcis, dan segera melaporkan jika ada pungutan liar. Silakan hubungi Call Center Polisi 110 bila menemukan pelanggaran,” tutup AKBP Agus Rizal, seraya memastikan bahwa Polda Metro Jaya terus meningkatkan kenyamanan dan keamanan pelayanan publik.

  • Pakar Komunikasi UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar Komunikasi UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar komunikasi yang juga Associate Professor Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, menilai langkah komunikasi publik yang dilakukan Humas Polri semakin menunjukkan arah positif. Devie menyebut transformasi pendekatan komunikasi Polri dalam beberapa tahun terakhir membuat institusi tersebut lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

    “Perubahan pola komunikasi Polri sangat terlihat. Tidak lagi satu arah, tapi membuka ruang dialog, respon cepat, dan penyampaian informasi yang lebih transparan,” kata Devie.

    Menurutnya, kebutuhan publik saat ini menuntut kecepatan, keakuratan, dan konsistensi informasi, terutama ketika menghadapi isu sensitif atau situasi krisis. Devie menilai Humas Polri mampu meningkatkan koordinasi internal sehingga informasi yang keluar lebih terstruktur dan dapat meredam potensi disinformasi.

    “Humas Polri sekarang lebih adaptif terhadap dinamika opini publik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyoroti penggunaan kanal digital sebagai salah satu langkah strategis. Polri dinilai cukup aktif mengelola komunikasi melalui berbagai platform media sosial, baik untuk penyampaian informasi maupun edukasi publik.

    “Ruang digital bukan hanya tempat Polri hadir, tapi juga tempat Polri membangun kedekatan dengan masyarakat. Konten informatif dan humanis terbukti efektif,” kata Devie.

    Meski begitu, Devie menilai peningkatan kompetensi komunikasi di lingkungan Humas Polri harus terus dilakukan. Transformasi digital yang cepat membuat pola komunikasi publik semakin kompleks dan menuntut kemampuan baru.

    “Dengan pelatihan yang berkelanjutan dan strategi yang konsisten, Humas Polri bisa menjadi role model komunikasi publik institusi negara,” tuturnya.

    Devie menegaskan, komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan berbasis data merupakan fondasi penting bagi Polri dalam membangun citra institusi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

  • Pakar Komunikasi UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar Komunikasi UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar komunikasi yang juga Associate Professor Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, menilai langkah komunikasi publik yang dilakukan Humas Polri semakin menunjukkan arah positif. Devie menyebut transformasi pendekatan komunikasi Polri dalam beberapa tahun terakhir membuat institusi tersebut lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

    “Perubahan pola komunikasi Polri sangat terlihat. Tidak lagi satu arah, tapi membuka ruang dialog, respon cepat, dan penyampaian informasi yang lebih transparan,” kata Devie.

    Menurutnya, kebutuhan publik saat ini menuntut kecepatan, keakuratan, dan konsistensi informasi, terutama ketika menghadapi isu sensitif atau situasi krisis. Devie menilai Humas Polri mampu meningkatkan koordinasi internal sehingga informasi yang keluar lebih terstruktur dan dapat meredam potensi disinformasi.

    “Humas Polri sekarang lebih adaptif terhadap dinamika opini publik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyoroti penggunaan kanal digital sebagai salah satu langkah strategis. Polri dinilai cukup aktif mengelola komunikasi melalui berbagai platform media sosial, baik untuk penyampaian informasi maupun edukasi publik.

    “Ruang digital bukan hanya tempat Polri hadir, tapi juga tempat Polri membangun kedekatan dengan masyarakat. Konten informatif dan humanis terbukti efektif,” kata Devie.

    Meski begitu, Devie menilai peningkatan kompetensi komunikasi di lingkungan Humas Polri harus terus dilakukan. Transformasi digital yang cepat membuat pola komunikasi publik semakin kompleks dan menuntut kemampuan baru.

    “Dengan pelatihan yang berkelanjutan dan strategi yang konsisten, Humas Polri bisa menjadi role model komunikasi publik institusi negara,” tuturnya.

    Devie menegaskan, komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan berbasis data merupakan fondasi penting bagi Polri dalam membangun citra institusi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

  • Pakar UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar komunikasi yang juga Associate Professor Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, menilai langkah komunikasi publik yang dilakukan Humas Polri semakin menunjukkan arah positif. Devie menyebut transformasi pendekatan komunikasi Polri dalam beberapa tahun terakhir membuat institusi tersebut lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

    “Perubahan pola komunikasi Polri sangat terlihat. Tidak lagi satu arah, tapi membuka ruang dialog, respon cepat, dan penyampaian informasi yang lebih transparan,” kata Devie.

    Menurutnya, kebutuhan publik saat ini menuntut kecepatan, keakuratan, dan konsistensi informasi, terutama ketika menghadapi isu sensitif atau situasi krisis. Devie menilai Humas Polri mampu meningkatkan koordinasi internal sehingga informasi yang keluar lebih terstruktur dan dapat meredam potensi disinformasi.

    “Humas Polri sekarang lebih adaptif terhadap dinamika opini publik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyoroti penggunaan kanal digital sebagai salah satu langkah strategis. Polri dinilai cukup aktif mengelola komunikasi melalui berbagai platform media sosial, baik untuk penyampaian informasi maupun edukasi publik.

    “Ruang digital bukan hanya tempat Polri hadir, tapi juga tempat Polri membangun kedekatan dengan masyarakat. Konten informatif dan humanis terbukti efektif,” kata Devie.

    Meski begitu, Devie menilai peningkatan kompetensi komunikasi di lingkungan Humas Polri harus terus dilakukan. Transformasi digital yang cepat membuat pola komunikasi publik semakin kompleks dan menuntut kemampuan baru.

    “Dengan pelatihan yang berkelanjutan dan strategi yang konsisten, Humas Polri bisa menjadi role model komunikasi publik institusi negara,” tuturnya.

    Devie menegaskan, komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan berbasis data merupakan fondasi penting bagi Polri dalam membangun citra institusi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

  • Penilaian Pakar UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Penilaian Pakar UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar UI Nilai Komunikasi Publik Humas Polri Makin Positif

    Pakar komunikasi yang juga Associate Professor Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati, menilai langkah komunikasi publik yang dilakukan Humas Polri semakin menunjukkan arah positif. Devie menyebut transformasi pendekatan komunikasi Polri dalam beberapa tahun terakhir membuat institusi tersebut lebih dekat dan mudah diakses masyarakat.

    “Perubahan pola komunikasi Polri sangat terlihat. Tidak lagi satu arah, tapi membuka ruang dialog, respon cepat, dan penyampaian informasi yang lebih transparan,” kata Devie.

    Menurutnya, kebutuhan publik saat ini menuntut kecepatan, keakuratan, dan konsistensi informasi, terutama ketika menghadapi isu sensitif atau situasi krisis. Devie menilai Humas Polri mampu meningkatkan koordinasi internal sehingga informasi yang keluar lebih terstruktur dan dapat meredam potensi disinformasi.

    “Humas Polri sekarang lebih adaptif terhadap dinamika opini publik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    Ia menyoroti penggunaan kanal digital sebagai salah satu langkah strategis. Polri dinilai cukup aktif mengelola komunikasi melalui berbagai platform media sosial, baik untuk penyampaian informasi maupun edukasi publik.

    “Ruang digital bukan hanya tempat Polri hadir, tapi juga tempat Polri membangun kedekatan dengan masyarakat. Konten informatif dan humanis terbukti efektif,” kata Devie.

    Meski begitu, Devie menilai peningkatan kompetensi komunikasi di lingkungan Humas Polri harus terus dilakukan. Transformasi digital yang cepat membuat pola komunikasi publik semakin kompleks dan menuntut kemampuan baru.

    “Dengan pelatihan yang berkelanjutan dan strategi yang konsisten, Humas Polri bisa menjadi role model komunikasi publik institusi negara,” tuturnya.

    Devie menegaskan, komunikasi publik yang terbuka, responsif, dan berbasis data merupakan fondasi penting bagi Polri dalam membangun citra institusi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

  • Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho Buka ANEV Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri

    Kadiv Humas Buka ANEV Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. membuka kegiatan Analisis dan Evaluasi (ANEV) Konsolidasi Penguatan Komunikasi Publik Polri, Selasa (2/12/2025). Dalam arahannya, Sandi menekankan pentingnya memperkuat koordinasi komunikasi di seluruh jajaran Humas serta meningkatkan kemampuan pencegahan misinformasi di ruang digital.

    “Komunikasi publik adalah wajah institusi. Karena itu, setiap informasi yang keluar dari Polri harus akurat, terukur, dan tidak membuka ruang bagi misinformasi,” ujar Sandi.

    Ia menyampaikan bahwa ekosistem informasi saat ini bergerak sangat cepat. Penyebaran isu sensitif melalui media sosial kerap memunculkan kebingungan publik jika tidak segera direspons oleh kanal resmi Polri. Menurutnya, kecepatan koordinasi antar satuan humas, baik di pusat maupun kewilayahan, menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

    “Kita harus mampu mengendalikan narasi dengan data yang kuat. Respons cepat penting, tetapi yang lebih penting adalah keseragaman dan ketepatan informasi,” tegasnya.

    Sandi menuturkan, jajaran Humas Polri harus semakin mengoptimalkan ragam platform digital sebagai sumber informasi kredibel. Ia meminta peningkatan kualitas produksi konten, monitoring isu, serta penguatan sinergi dengan media massa agar publik mendapatkan gambaran yang jelas dan benar.

    “Penguatan komunikasi publik tidak berhenti pada publikasi. Ini soal menjaga kredibilitas institusi melalui transparansi dan kejelasan pesan,” imbuhnya.

    Dalam ANEV ini, Sandi juga menyoroti perlunya peningkatan kemampuan analisis media, literasi digital, hingga penggunaan teknologi monitoring isu untuk mendeteksi potensi hoaks sedini mungkin.

    Ia berharap konsolidasi ini dapat memperkuat soliditas seluruh jajaran Humas Polri sehingga setiap isu strategis dapat dikelola secara cepat, terarah, dan terkoordinasi, serta mampu menekan munculnya misinformasi di masyarakat.

  • Kapolda Metro Jaya Tinjau Pelayanan dan Bahas Antisipasi Unjuk Rasa Desember di Polres Jakut

    Kapolda Metro Jaya Tinjau Pelayanan dan Bahas Antisipasi Unjuk Rasa Desember di Polres Jakut

    Kapolda Metro Jaya Tinjau Pelayanan dan Bahas Antisipasi Unjuk Rasa Desember di Polres Jakut

    Jakarta Utara, — Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri melakukan kunjungan kerja ke Polres Metro Jakarta Utara, Senin (1/12/2025) pagi, untuk meninjau pelayanan publik sekaligus memimpin Analisis dan Evaluasi (Anev) Situasi Kamtibmas Minggu ke-48.

    Kunjungan ini menjadi momentum evaluasi kesiapan Polda Metro Jaya menghadapi peningkatan aktivitas masyarakat, termasuk rangkaian aksi unjuk rasa yang diprediksi berlangsung sepanjang Desember.

    Kunjungan diawali pukul 09.30 WIB dengan pengecekan ruang pelayanan SPKT. Kapolda mengapresiasi kebersihan serta tata ruang yang dinilai representatif bagi pelayanan masyarakat. Ia menekankan pentingnya respons cepat dan profesional dalam setiap pengaduan.

    Peninjauan dilanjutkan ke beberapa booth inovasi pelayanan Polres Metro Jakut, seperti:

    • Booth Jaga Polsek Koja, yang diapresiasi karena inovasinya dalam pengawasan wilayah.
    • Booth Assessment Tahanan, dengan penegasan agar keamanan ruang tahanan menjadi prioritas dan mencegah barang terlarang masuk.
    • Booth Si Dokkes Go To Satker, yang dinilai efektif memenuhi kebutuhan kesehatan anggota.
    • Booth Tourism Patrol, sebagai dukungan pengamanan kawasan wisata di Jakarta Utara.
    • Booth Patroli Barcode, dengan penekanan agar patroli juga menyasar sekolah-sekolah untuk mencegah pelajar ikut aksi unjuk rasa.
    • Booth Police & Da’i To School, yang diminta untuk diperkuat jelang rencana aksi besar pada 10 Desember 2025.

    Usai pengecekan ruang Command Center, Kapolda turut mengapresiasi kinerja Call Center 110 Polres Metro Jakarta Utara yang dalam catatan internal mencapai akurasi respons 100 persen.

    Anev Kamtibmas dimulai pukul 10.50 WIB di Aula Wira Satya. Dalam pembukaannya, Kapolda menyoroti situasi kamtibmas yang relatif kondusif dalam sepekan terakhir, namun meminta jajaran tetap meningkatkan deteksi dini terhadap potensi gangguan.

    Wadir Intelkam memaparkan potensi unjuk rasa yang diprediksi terjadi pada Hari Papua (1 Desember), Reuni 212 (2 Desember), dan Peringatan Hari HAM (10 Desember). Informasi intelijen mencatat adanya kemungkinan pergerakan kelompok buruh, mahasiswa, hingga kelompok perusuh dari Bandung serta Jabodetabek.

    Pola aksi yang diprediksi menyebar dan tidak berkerumun dianggap perlu menjadi perhatian, termasuk modus penggunaan pakaian biasa sebelum berganti hitam-hitam saat situasi memanas.

    Instruksi intelijen kepada jajaran meliputi:

    • Pendataan ketat pelajar SMK/STM yang berpotensi ikut aksi.
    • Sosialisasi hukum dan kontra-narasi di media sosial untuk mencegah mobilisasi massa.
    • Penempelan target kelompok perusuh yang sudah dipetakan dan pengawasan ketat di titik kumpul.
    • Optimalisasi personel Brimob Nusantara untuk penanganan cepat jika eskalasi meningkat.

    Wadirkrimum dalam paparannya menyampaikan hasil Operasi Sikat yang berlangsung dua pekan, dengan 37 target operasi berhasil diungkap dan 202 tersangka ditangkap, termasuk temuan bahan berbahaya seperti sajam, bom molotov, busur panah, dan petasan.

    Potensi penyusupan ideologi anarkisme melalui kegiatan Pasar Gadis juga menjadi salah satu perhatian Polda Metro Jaya.

    Kabid Humas menyoroti pentingnya mengoptimalkan layanan Call Center 110 sebagai kanal utama respons cepat kepolisian. Narasi positif serta penyebaran informasi terverifikasi kepada publik disebut penting untuk meredam isu-isu viral yang berpotensi menyesatkan.

    Wakapolda Metro Jaya menekankan bahwa gaung Operasi Sikat harus terasa hingga masyarakat bawah agar memberikan efek pencegahan yang nyata.

    Irwasda menambahkan pesan etika bagi anggota agar tetap menjaga perilaku, termasuk tidak terpancing komentar provokatif di media sosial.

    Mengakhiri Anev, Kapolda Metro Jaya memberikan beberapa instruksi strategis:

    • Memperkuat deteksi dini dan langkah preventif jelang aksi unjuk rasa Desember.
    • Menyiapkan strategi ringan, terukur, dan berbasis analisis ancaman.
    • Mengoptimalkan komunikasi publik dan mitigasi media.
    • Meningkatkan kesiapsiagaan penanganan bencana, termasuk peralatan anggota.
    • Memastikan anggota menjaga integritas, kesehatan, dan tidak melakukan pelanggaran.

    Kegiatan Anev ditutup dalam situasi aman terkendali.

  • Polda Metro Segera Gelar Perkara Khusus Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

    Polda Metro Segera Gelar Perkara Khusus Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

    Polda Metro Segera Gelar Perkara Khusus Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

    Foto: Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. (Taufiq/detikcom)
    Jakarta – Polda Metro Jaya menindaklanjuti permintaan gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Polda Metro segera menjadwalkan gelar perkara khusus tersebut.
    “Atas permintaan 3 orang pertama (tersangka yang sudah diperiksa) mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus. Sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat (28/11/2025).

    Namun Budi belum memerinci kapan pastinya gelar perkara khusus itu akan dilaksanakan. Setelahnya, kata Budi, pihaknya akan memanggil lima tersangka lainnya yang belum diperiksa.

    “Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi, ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada 5 tersangka lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan, ada yang kegiatan proses penyidikan ini yang didalami oleh penyidik,” jelasnya.

    Sebelumnya, Roy Suryo mengajukan permohonan gelar perkara khusus terkait perkara tersebut. Roy Suryo menjadi tersangka terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Roy Suryo mengajukan permohonan gelar perkara khusus terkait kasus tersebut.

    “Yang pertama, meng-update kegiatan advokasi. Kedua, menyerahkan surat permohonan gelar perkara khusus yang sebenarnya dulu pernah kami mintakan pada 21 Juli yang lalu. Tapi belum ditindaklanjuti oleh bagian Kabawasidik di Reskrim Polda Metro Jaya dan nanti kami akan kirim kembali begitu,” ujar kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, kepada di Polda Metro Jaya, Kamis (20/11/2025).meng-Kabawasidik di Reskrim Polda Metro Jaya dan nanti kami akan kirim kembali begitu,” ujar kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (20/11).

    Baca juga:
    Video: Pencekalan Roy Suryo cs ke Luar Negeri Diperpanjang 6 Bulan
    Roy Suryo dkk Jadi Tersangka
    Polisi sebelumnya menetapkan delapan orang sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Salat satunya adalah Roy Suryo.

    5 Tersangka klaster pertama:

    1.⁠ ⁠ES
    2.⁠ ⁠KTR
    3.⁠ ⁠MRF
    4.⁠ ⁠RE
    5.⁠ ⁠DHL

    Klaster pertama dijerat dengan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) dan/atau Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    3 Tersangka klaster kedua:

    1.⁠ ⁠RS
    2.⁠ ⁠RHS
    3.⁠ ⁠TT

    Tersangka pada klaster kedua ini dikenai Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1, dan/atau Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat 1, dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat 4 dan/atau Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE.

  • Hello world!

    Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!